SYAKHRUDDIN.COM – Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, banyak kepala daerah yang memalsukan data orang miskin untuk mendapatkan jatah bantuan sosial (bansos).
Orang-orang yang sebenarnya tidak miskin dimasukkan ke dalam data orang miskin karena mereka mendukung kepala daerah yang bersangkutan.
Akibatnya, orang-orang yang benar-benar miskin menjadi tidak mendapat jatah bansos.
Sri Mulyani menganggap bahwa fenomena ini terjadi karena sistem politik di Indonesia yang menganut demokrasi bebas.
Selain itu, masih ada kendala dalam mekanisme desentralisasi di daerah.
Namun, Sri Mulyani menilai bahwa yang bisa dilakukan saat ini adalah memulai perbaikan data sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
Kementerian Keuangan bersama Bappenas telah mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) untuk segera menyelesaikan pendataan melalui program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Namun, Sri Mulyani mengatakan bahwa memulai pengumpulan data ini memerlukan waktu yang cukup lama dan usaha keras.
Masih ada beberapa kementerian yang ingin data-data tersebut hanya berada di bawah mereka.
Sri Mulyani menekankan pentingnya mengumpulkan data dari lebih banyak populasi dengan didasarkan pada konsumsi di Indonesia.
Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memulai pendataan secara menyeluruh dan terpusat (sdn)