SYAKHRUDDI.COM – Ucapan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas soal ‘Kemenag hadiah untuk NU’ mendapat banyak sorotan. Bahkan, pernyataan tersebut menimbulkan dinamika antarsesama anggota Komisi VIII DPR RI di grup WhatsApp (WA).
“Di WA group Komisi VIII ya ada yang suruh (Menag) minta maaf. Untuk mengklarifikasi ada. Artinya memang terjadi dinamika ya di Komisi VIII di sesama anggota Komisi VIII,” ujar Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto saat ditemui di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Selasa 26 Oktober 2021 malam.
Dilansir dilaman detiknews, Yandri menjelaskan Menag Yaqut memang sudah mengklarifikasi pernyataannya itu. Hanya, Yandri tidak menutup kemungkinan Yaqut bakal mengklarifikasi ‘Kemenag hadiah untuk NU’ di rapat kerja di Komisi VIII DPR.
“Klarifikasi sudah dilakukan. Tapi kalau misalkan klarifikasi Pak Menteri kemarin sudah dianggap selesai dan tidak ada gonjang ganjing, ya syukur alhamdulilah.
Tapi kalau masih perlu, kita punya cara atau punya ruang dan waktu untuk mengklarifikasi secara resmi, bukan hanya melalui media massa. Tapi kita akan gelar rapat kerja.
Nanti salah satu agenda mungkin Pak Menteri bisa menyampaikan klarifikasinya secara langsung di Komisi VIII,” paparnya.
“Kita pantau saja perkembangannya 1-2 hari ini. Kalau misalkan belum clear, ya itu akan kita bawa ke ranah Komisi VIII dan pemerintah,” sambung Yandri.
Sementara itu, Yandri turut mengungkit eks Menag Fachrul Razi yang pernah viral tersandung masalah.
“Ini kan kejadian yang kedua. Menag, dulu waktu Jenderal Fachrul Razi mengeluarkan pernyataan di ruang tertutup waktu pengarahan di MenpanRB, itu kan juga viral masalah, penghapal Al-Quran sebagai sumber radikal.
Good looking menjadi sumber radikal, itu kan jadi viral. Walaupun kata Jenderal Fachrul Razi itu nggak saya buka di umum. Tapi jadi konsumsi publik. Nah ini kejadian lagi,” imbuhnya.
Sebelumnya, pernyataan Menag Yaqut Cholil Qoumas soal Kemenag hadiah negara untuk NU ternyata berbuntut panjang. Kritikan dari sejumlah pihak pun berdatangan atas pernyataan Menag Yaqut.
Pernyataan Menag Yaqut itu awalnya disampaikan dalam webinar internasional yang ditayangkan salah satu channel YouTube. Awalnya, Menang menceritakan terkait adanya perdebatan terkait Kementerian Agama terkait usulan perubahan tagline Kemenag.
“Saya berkeinginan untuk mengubah tagline atau logo Kementerian Agama, tagline Kementerian Agama itu kan ‘Ikhlas Beramal. Saya bilang, nggak ada ikhlas kok ditulis gitu, namanya ikhlas itu dalam hati, ikhlas kok ditulis, ya ini menunjukkan nggak ikhlas saya bilang,” kata Yaqut dalam webinar bertajuk Webminar Internasional Peringatan Hari Santri 2021 RMI-PBNU, seperti dilihat detikcom, Sabtu 23 Oktober 2021.
“Nggak ikhlas itu artinya mungkin kalau ada bantuan minta potongan itu nggak ikhlas, kelihatannya bantu tapi minta potongan tapi nggak ikhlas. Nah ikhlas beramal itu nggak bagus, nggak pas saya bilang. Kemudian berkembang perdebatan itu menjadi sejarah asal usul Kementerian Agama,” lanjut Yaqut.
Ia mengatakan dari perdebatan itu kemudian berlanjut pada sejarah asal usul Kementerian Agama. Merespons hal itu, Yaqut mengatakan Kemenag merupakan hadiah negara untuk NU bukan untuk umat islam sehingga dapat memanfaatkan dalam jabatan di instansi.
“Ada yang bilang salah satu ustaz ‘loh nggak bisa Kementerian Agama ini kan hadiah negara untuk umat Islam’ karena waktu itu perdebatannya bergeser ke kementerian ini harus menjadi kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama,” katanya.
“Ada yang tidak setuju, ‘Kementerian ini harus Kementerian Agama Islam’ karena Kementerian agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam.
Saya bantah, bukan, ‘Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU’, ‘bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU’. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama kan dia itu NU,” kata Yaqut.
Pernyataan Menag itu lantas mengundang kritik dari berbagai pihak. Salah satunya yang lebih dulu memberikan kritik adalah Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas.
“Pernyataan ini tentu sangat-sangat kita sayangkan karena tidak menghargai kelompok dan elemen umat dan masyarakat lainnya,” kata Anwar (syakh/detiknews)