SYAKHRUDDIN.COM – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengunjungi sejumlah tokoh usai kader yang telah dipecat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada 5 Maret dan menetapkan Moeldoko menjadi Ketua Umum.
Berturut-turut, AHY menemui Menko Polhukam Mahfud MD, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, hingga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
AHY juga dikabarkan telah bertemu dengan Presiden Jokowi serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membicarakan persoalan yang sama.
Dilansir dilaman CNN, Mahfud MD mengaku bakal objektif dan adil dalam melihat permasalahan yang didera Partai demokrat. Dia mengaku bicara demikian saat bertemu dengan AHY pada 8 Maret lalu di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.
“Kita tidak berbicara soal SK. Waktu itu saya hanya menyampaikan sikap Pemerintah akan memutuskan konflik berdasarkan hukum yang berlaku, berpedoman pada UU, Keputusan Menkum HAM dan AD/ART Partai Demokrat,” katanya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (15/3/21).
Esok harinya, yakni 9 Maret, AHY menyambangi kediaman Jimlu Asshiddiqie. AHY mengaku mendapat banyak masukan dari Jimly mengenai masalah yang dihadapi partainya.
Di hari yang sama, menurut sumber CNNIndonesia.com yang enggan disebutkan namanya, AHY datang ke Istana Bogor bertemu Presiden Jokowi. Pertemuan digelar tertutup. Tak diketahui pasti isi pembicaraan keduanya.
CNN sudah menghubungi Sekjen DPP Demokrat Teuku Riefky Harsya mengonfirmasi kebenaran kabar AHY bertemu dengan Presiden Jokowi. Namun, Riefky tidak mengiyakan tetapi tidak juga membantah.
Sementara Sekretaris Kabinet Pramono Anung tak merespons saat dihubungi lewat pesan singkat. Pada Rabu, 10 Maret, pengurus Partai Demokrat dikabarkan menemui Menkumham Yasonna Laoly. Beberapa hari sebelumnya, AHY sempat datang ke kantor Kemenkumham namun tak bertemu dengan Yasonna.
Yasonna baru bersedia bertemu dengan pengurus Partai Demokrat pada 10 Maret yakni Wakil Ketua Umum yang juga mitra kerja Yasonna di Komisi III DPR, Benny K Harman.
Moeldoko hadir di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/21). CNN sudah menghubungi Yasonna Laoly tetapi tidak mendapat jawaban tegas. Meski begitu, Yasonna tidak membantah ada pertemuan dirinya dengan pengurus Demokrat.
Begitu pun Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra. “Kita selalu berusaha menjalin komunikasi dengan semua pihak karena ini adalah perjuangan kita bersama untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia”, kata Herzaky.
Pada 13 Maret, AHY dan beberapa pengurus Partai Demokrat mendatangi Mabes Polri. Pertemuan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo digelar tertutup.
Pertemuan dengan petinggi kepolisian tak lepas dari kabar bahwa sejumlah kader Demokrat di daerah didatangi orang yang mengaku polisi dan dipaksa mendukung hasil KLB.
CNN mencoba mengkonfirmasi kepada Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono ihwal isi pertemuan itu, namun tak dibalas. Sementara Wasekjen Demokrat Agus Jovan Latuconsina juga tidak memberi jawaban pasti, tetapi tidak membantah.
Tak berhenti sampai di situ, sejumlah petinggi Partai Demokrat membeberkan rencana safari politik AHY akan berlanjut. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini berencana menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
AHY juga sudah bertemu dengan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Minggu (14/3/21).
“Terkait permasalahan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat akhir-akhir ini, JK berpesan agar AHY dan pimpinan Partai Demokrat bersabar. Beliau bercerita bahwa Partai Golkar juga pernah mengalami hal serupa,” dikutip dari keterangan tertulis Partai Demokrat, Minggu (14/3/21).
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyerukan seluruh kader untuk berjuang mempertahankan kedaulatan dan kemandirian partai.
SBY mengatakan perjuangan mempertahankan kedaulatan dan kemandirian partai adalah perjuangan yang suci dan mulia. Ia tak rela Demokrat diambil alih Moeldoko lewat KLB Deli Serdang.
“Ibarat peperangan, perang yang kita lakukan adalah perang yang dibenarkan. Sebuah war of necessity. Sebuah justice war, perang untuk mendapatkan keadilan,” kata SBY, (***)
