SYAKHRUDDIN.COM – Kecaman Amerika Serikat kepada Myanmar terus digaungkan menyusul penangkapan Aung San Suu Kyi dalam kudeta militer. Terlebih setelah polisi Myanmar mendakwa Suu Kyi atas impor walkie-talkie ilegal. Otoritas AS pun kembali menyerukan agar militer Myanmar segera membebaskan Suu Kyi.
Seperti dilansir AFP, Kamis (4/2/21), otoritas AS dalam pernyataan terbaru menyatakan pihaknya ‘terganggu’ dengan dakwaan yang baru saja dijeratkan terhadap Suu Kyi, setelah ia dan beberapa pemimpin terpilih ditahan saat militer mengambil alih kekuasaan.
Departemen Luar Negeri AS juga kembali menyerukan agar semua tokoh politik, termasuk Suu Kyi, yang ditahan saat kudeta untuk segera dibebaskan.
Dilansir dilaman detiknews, “Kami menyerukan kepada militer untuk segera membebaskan mereka semua,” tegas juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, dalam pernyataannya.
Pada Rabu (3/2/21) waktu setempat, Kepolisian Myanmar menjeratkan dakwaan melanggar undang-undang ekspor/impor terhadap Suu Kyi. Secara spesifik, Suu Kyi didakwa mengimpor perlengkapan komunikasi secara ilegal.
Dokumen Kepolisian Myanmar yang bocor menyebutkan bahwa beberapa radio walkie-talkie ditemukan dalam penggeledahan di kediaman Suu Kyi di Naypyitaw. Menurut dokumen tersebut, alat komunikasi radio itu diimpor secara ilegal dan digunakan tanpa izin.
Terkait dakwaan itu, pengadilan setempat telah memerintahkan penahanan Suu Kyi selama 14 hari, yakni mulai 1 Februari hingga 15 Februari mendatang, karena penyelidikan masih berlangsung.
Sebuah dokumen terpisah menunjukkan polisi juga mengajukan tuntutan terhadap Presiden Win Myint atas pelanggaran di bawah Undang-Undang Manajemen Bencana. Laporan mengatakan Myint diduga telah melanggar aturan COVID-19 selama pelaksanaan rapat umum.
Seperti diberitakan Deutsche Welle (DW), partai yang menaungi Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada Rabu (03/02/21) melaporkan kantornya di beberapa wilayah negara itu telah digerebek.
Dokumen, komputer, dan laptop disita. Penggerebekan dimulai pada hari Selasa (02/02/21), kata partai itu dalam sebuah pernyataan di Facebook.
Mereka mendesak pihak berwenang untuk menghentikan tindakan yang diyakini melanggar hukum tersebut.
Pemimpin Myanmar yang baru mendeklarasikan diri, Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan, pemerintah militer yang dilantik setelah kudeta berencana untuk melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan dalam pemilihan tahun lalu (syakhruddin)
