SYAKHRUDDIN. COM – Politikus Partai Gerindra, Arief Poyuono menyebut operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membuyarkan cita-cita Prabowo Subianto menjadi Presiden RI.
Edhy ditangkap pada Rabu (25/11/20) dinihari di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, terkait kasus dugaan korupsi ekspor benur atau benih lobster
Dilansir di laman CNN, “Dengan ditangkapnya Edhy Prabowo maka tamat sudah cita-cita Prabowo jadi Presiden Indonesia,” kata Poyuono lewat pesan singkat.
Poyu menuturkan penangkapan Edhy yang menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra juga akan memengaruhi elektabilitas partai.
Ia pun mendesak Prabowo mundur dari jabatan Menteri Pertahanan (Menhan) dan Ketua Umum Partai Gerindra.
Menurut Poyuono, Prabowo seharusnya mengingatkan dan melarang kader Gerindra memanfaatkan kekuasaan untuk berbisnis, seperti dalam pemberian izin ekspor benih lobster.
“Jika Prabowo gentleman, dia harus mundur dari kabinet Jokowi-Maruf Amin, serta mundur dari Gerindra,” katanya.
Dia menyatakan, peristiwa penangkapan Edhy merupakan pelajaran sekaligus pukulan besar bagi Prabowo. Terlebih, ujar dia, Prabowo pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah memasuki level yang mengkhawatirkan.
“Ternyata mulut yang sudah berbusa-busa dengan mengatakan korupsi di Indonesia sudah stadium empat ternyata justru Edhy Prabowo, anak buahnya dan asli didikan Prabowo sendiri justru menjadi menteri pertama di era Jokowi yang terkena operasi tangkap tangan,” katanya.
Ketua KPK Firli Bahuri menyebut penangkapan Edhy dilakukan terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor baby lobster.
“Tadi malam Menteri KKP diamankan KPK di Bandara Soetta saat kembali dari Honolulu [Amerika Serikat], yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin export baby lobster,” kata Firli lewat pesan singkat, Rabu (25/11).
Firli pun menerangkan bahwa Edhy sedang diperiksa di KPK saat ini. Ia berjanji, KPK segera menyampaikan penjelasan secara resmi seputar penangkapan Edhy ini.
“Mohon kita beri waktu tim kedeputian penindakan bekerja dulu,” tutur jenderal polisi bintang tiga itu.
CNNIndonesia.com telah mencoba menghubungi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad untuk meminta tanggapannya terkait pernyataan Poyuono ini.
Namun, dua kader Gerindra itu belum merespons hingga berita ini diturunkan (***)
Akan terbongkarlah konspirasi korupsi para elit kapitalis
sEMOGA DEMIKIAN KONDISINYA, SEMANGAT PAGIIIII