Ahok jadi pengawas KPK, itu Hoax

Nama Basuki Tjahaja Purnama  (BTP) tiba-tiba diisukan bakal menjadi salah satu anggota Dewan Pengawas KPK. Ahok membantah kabar tersebut. “Hoax,” kata Ahok saat dikonfirmasi, Rabu (6/11/2019).

Meski demikian, Ahok berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengusulkan namanya untuk menjadi Dewas KPK.

Dia mengaku tak bakal bisa duduk di kursi Dewas KPK karena terganjal aturan.

Rumor sejumlah sosok yang bakal menjadi anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP, nama lain yang mengemuka adalah mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

“Masih dalam penggodokan. Tetapi kita harapkan yang ada di sana (Dewan Pengawas KPK) memiliki integritas,” kata Jokowi kepada wartawan saat ditemui di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Kepala negara pun meminta publik bersabar menunggu hasil penggodokan di tim internal tersebut. “Nanti kalau sudah kita sampaikan,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman, mengatakan Dewas KPK akan diambil dari unsur hukum dan nonhukum.

Fadjroel membuka peluang adanya pensiunan penegak hukum yang masuk menjadi Dewas KPK.


“Sangat dimungkinkan, kalau pensiun boleh dong masuk di dalamnya. Tentu yang tidak aktif kan,” kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Blusukan Jokowi dalam mencari anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menarik perhatian publik. Ramai-ramai publik mendorong tokoh demi tokoh yang dinilai layak duduk di posisi tersebut.

Salah satu di antaranya adalah Ahok. Ramai di media sosial, terutama Twitter, warganet mendukung Ahok yang dinilai memiliki ketegasan dan integritas.

Merespons dorongan itu, Ahok pun angkat bicara. Ia mengaku tidak bisa menjadi anggota Dewas KPK lantaran sudah menjadi kader partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

“Pengawas bebas dari parpol. (Jadi) Pengawas mana bisa. Jadi Jaksa Agung baru bisa (dari parpol) hahaha,” kata Ahok saat dihubungi , Rabu (6/11/2019)


Ia pun enggan berbicara banyak perihal dukungan publik untuk menjadi anggota Dewas KPK. Ia menyebut sedang fokus membangun bisnis komoditas jagung dan ayam.

Jokowi memilih anggota Dewas KPK berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Ahok, jika merujuk pada syarat yang tercantum, memang tidak bisa menjadi anggota Dewas KPK karena berstatuts sebagai kader partai politik (bs/syakhruddin)

syakhruddin

Syakhruddin seorang pekerja sosial (Social Worker Generalis) yang mengabdikan diri untuk kesejahteraan masyarakat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.