Wiranto tuding OPM dan Benny Wenda, Otak kerusuhan Wamena

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, menyebut Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda, telah menginstruksikan kelompok bersenjata di Papua khususnya di Wamena melakukan penyerangan terhadap pendatang di daerah tersebut.

Benny, kata Wiranto, telah menginstruksikan kelompok KKB agar membuat kerusuhan dan melakukan aksi provokasi di daerah Wamena.

“Mereka (KKB) itu kan dapat instruksi langsung dari Benny Wenda untuk menyerang pendatang dan lakukan kerusuhan di kota-kota,” kata Wiranto di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Serangan yang terjadi selama beberapa waktu di Wamena memang dilakukan oleh kelompok bersenjata.

Wiranto juga menyebut pihak kepolisian dipastikan akan segara menjelaskan hal tersebut dan hingga saat ini aparat masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku perusuh ini.

“Nanti kepolisian yang akan jelaskan ya. Sedang terus kejar siapa yang melakukan aksi-aksi seperti ini. Aksi provokasi dan sebagainya.

Tapi serangan-serangan itu kan kemarin dilakukan oleh KKB, kelompok bersenjata mereka,” kata dia.
Untuk saat ini, Wiranto menyebut pemerintah tengah fokus menyembuhkan rasa traumatis yang ada dalam diri masyarakat yang terdampak langsung kerusuhan di Wamena.

Dia juga memastikan akan terus memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang dilakukan baik oleh pemerintah, tokoh adat papua hingga para tetua adat di sana.

Dia juga berharap, agar tak lagi terjadi perpindahan besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat di Wamena, lantaran trauma kerusuhan yang terjadi di tempat tinggal mereka.

“Yang terpenting adalah kita segera bisa menetralisir trauma itu menjamin keamanan masyarakat kemudian juga ada jaminan dari para tokoh-tokoh adat, tetua-tetua adat yang ada di sana agar masyarakat ini tidak pergi ke daerah lain,” katanya.

“Rata-rata masyarakat yang berasal dari Minang dari Sulawesi Selatan ini kan berdagang. Berdagang untuk menyediakan atau memberikan satu kehidupan perekonomian rakyat yang terus bergerak di daerah (Wamena) itu,” katanya.

Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, menyatakan siap bertemu Presiden Joko Widodo.

Namun, tokoh separatis Papua itu, mengajukan sejumlah syarat untuk dipenuhi.

Salah satu persyaratan yang ditetapkan Benny adalah pertemuan itu harus membahas “tuntutan lama rakyat Papua Barat untuk menggelar referendum kemerdekaan atau penentuan nasib sendiri.”

“Saya harap Jokowi mau duduk bersama saya untuk mendiskusikan masa depan Papua Barat.

Agar pertemuan yang tulus dapat terealisasi, Presiden Jokowi harus memperlihatkan bahwa dia serius menyelesaikan sumber masalah di Papua Barat.

ULMWP akan mempertimbangkan pertemuan dengan Presiden ketika sejumlah syarat dilakukan,” ucap Benny melalui surat elektronik yang diterima  Senin (8/10).

Selain mendiskusikan peluang referendum Papua, Benny menuturkan pertemuan juga harus ditengahi pihak ketiga, seperti oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau negara lain yang disepakati.

Benny juga menuturkan, pertemuan dengan tokoh referendum Papua bisa terjadi jika Jokowi mau mengizinkan Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) untuk mengunjungi Papua Barat.

Benny juga mendesak pemerintah Indonesia menarik larangan bagi lembaga non-pemerintah (NGO) dan media internasional untuk masuk ke Papua.

“Seluruh 16 ribu pasukan kepolisian dan militer yang dikerahkan pemerintah Indonesia sejak Agustus 2019 lalu, juga harus ditarik sesegera mungkin,” kata Benny

“Indonesia selalu mengabaikan keinginan rakyat Papua Barat. Untuk membuat kami percaya bahwa situasi ini telah berubah, Indonesia harus menunjukkan itikad baik dan menyetujui prasyarat yang kami ajukan.

Keinginan kami untuk mencapai referendum yang demokratis dan menegakkan hak kami dalam menentukan nasib sendiri tidak pernah tumbuh lebih kuat lagi,” tutur Benny.

Persyaratan itu diungkapkan Benny menyusul pernyataan Jokowi yang memberikan sinyal siap bertemu dengan tokoh pro referendum Papua, seperti ULMWP dan Komite Nasional Papua barat (KNPB).

Jokowi mengatakan dia akan menemui kelompok proreferendum bila mereka memang ingin bertemu.

“Tidak ada masalah, bertemu saja kok. Dengan siapapun akan saya temui kalau memang ingin ketemu,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (bs/syakhruddin)