Gubernur Sultra Tolak Kedatangan 500 TKA China Masuk Kendari

SYAKHRUDDIN.COM, KENDARI – Belum tuntas penanganan korban Covid-19, TKA China membanjiri Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kendari.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama DPRD sepakat menolak rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China.

TKA dari China itu rencananya akan bekerja di perusahaan pemurnian nikel (smelter) PT VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) di Morosi, Kabupaten Konawe.

 

“Meskipun rencana kedatangan TKA tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan sudah melalui mekanisme protokol COVID-19, namun suasana kebatinan masyarakat di daerah belum ingin menerima kedatangan TKA,” ujar Gubernur Sultra Ali Mazi, di Kendari, seperti dilansir Antara, Rabu (29/4/2020).

Karena itu, Ali Mazi berharap rencana kedatangan TKA China itu harus ditunda. Hal itu untuk menghindari adanya reaksi masyarakat, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu atas kedatangan 49 tenaga kerja asing.

 

Dilansir dilaman Detikcom, Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang menegaskan, seluruh pimpinan DPRD siap membuat pernyataan resmi yang ikut ditandatangani Gubernur dan Forkopimda Sultra, guna meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kebijakan tersebut.

 

“Kami akan menggelar sidang paripurna untuk mengirim surat ke Presiden agar membatalkan rencana kebijakan izin kedatangan 500 TKA tersebut,” ujar Muh Endang yang juga politisi Partai Demokrat Sultra itu.

 

Sebelumnya, perusahaan pemurnian nikel PT VDNI yang berada di Morosi sudah mendapat izin dari pemerintah pusat untuk mendatangkan TKA asal Negara China pada tanggal 22 April lalu. Namun kebijakan tersebut pun ditolak, karena suasana kebatinan masyarakat yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 (sumberdetik.com)

 

syakhruddin

Syakhruddin seorang pekerja sosial (Social Worker Generalis) yang mengabdikan diri untuk kesejahteraan masyarakat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.