Pilkada 2020 Terancam Tertunda

syakhruddin
Read Time1 Minute, 30 Second

Tito: Pemerintah Sedang Susun Perppu Pilkada 2020

SYAKHRUDDIN.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan pemerintah mulai menyusun Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) gelaran Pilkada serentak  2020 yang harus ditunda karena mewabahnya virus corona (Covid-19) di Indonesia.


Langkah itu dilakukan untuk merespons hasil rapat bersama antara KPU, Bawaslu, Komisi II DPR, DKPP yang memutuskan penundaan Pilkada serentak 2020.


Dilansir di laman CNN, Tito  “Memerintahkan jajaran untuk segera berkoordinasi dengan kementerian terkait, utamanya dengan Sekretariat Negara, untuk mulai menyusun Perppu Pilkada 2020 sebagai perubahan atas UU 10 tahun 2016 yang mengatur Pilkada 2020,” kata Tito dalam keterangan resminya, Rabu (1/4/2020).

Lebih lanjut, Tito menegaskan jadwal pelaksanaan Pilkada 2020 sangat tergantung pada kondisi perkembangan status Covid-19 di Indonesia, khususnya di 270 daerah yang menggelar pilkada secara serentak.

Ia menyatakan saat ini masih fokus memobilisasi sumberdaya nasional, termasuk seluruh Pemda dan seluruh elemen masyarakat untuk melawan virus corona.



“Demi keselamatan rakyat. Seluruh perangkat kebijakan dan protokol teknis sudah kita miliki,” kata mantan Kapolri tersebut.



Tito menjamin akan bertemu kembali dengan para penyelenggara pemilu dan DPR bila wabah virus corona sudah tuntas dan selesai. Ia menyatakan pasti akan membahas untuk menentukan jadwal pelaksanaan Pilkada 2020.

Diketahui, gelaran Pilkada Serentak 2020 awalnya dijadwalkan digelar pada 23 September 2020 yang akan datang. Gelaran itu akan menjadi pilkada serentak terbesar sepanjang sejarah Indonesia karena melibatkan 270 daerah dalam kurun satu waktu.


Tapi, akibat pandemi Covid-19, gelaran Pilkada pun ditunda. Dalam rapat KPU bersama DPR pada Senin (30/3/2020), belum ada keputusan final mengenai waktu penundaan Pilkada.

Dalam rapat itu baru diungkap tiga opsi yakni ditunda tiga bulan hingga 9 Desember 2020, ditunda 6 bulan hingga 17 Maret 2021, dan ditunda satu tahun hingga 29 September 2021. Keputusan masih akan dibahas dalam rapat berikutnya (sumberccnindonesia)

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Gegara Pesta Nikah di Tengah Wabah, Kompol Fahrul Sudiana Dicopot

SYAKHRUDDIN.COM, JAKARTA –  Maklumat Kapolri untuk tidak melakukan aktifitas sosial di tengah suasana penanganan virus Corona (Covid-19) sangat jelas untuk menjadi pegangan bagi setiap warga negara, namun salah seorang aparat polisi berpangkat Kompol tetap nekad menggelar sebuah resepsi pernikahan  megah di sebuah hotel di Jakarta. Adalah Kompol Fahrul Sudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kembangan, Jakarta Barat, karena menggelar resepsi […]