Pendamping PKH Harus Bersertifikasi Peksos

Para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), harus memiliki sertifikasi sebagai Pekerja Sosial Profesional, demikian dikemukakan Sekretaris Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) Sulawesi Selatan, Moch. Saleh, pada acara “Sosialisasi Uji Kompetensi Pekerja Sosial Profesional” bertempat di Aula Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya (PSBDW) Makassar yang dinakhodai Drs. Aladin. 
Sosialisasi  diikuti sekitar 200 orang Pekerja Sosial (Social Worker) utusan dari Pusat Pelayanan Sosial (PPS) Panti milik Kementerian Sosial, para Pendamping PKH dan instansi terkait. Kegiatan sosialisasi diawali dengan laporan Ketua IPPSI Sulsel, Hj.DR.Ronawaty Anasiru,M.Si didampingi Ketua Pelaksana, Drs.Abd.Wahab Awing, M.Si 
Pernyataan pembukaan oleh Pimpinan PSBDW Makassar, Drs Aladin dan pelaksanaan sosialisasi di pandu langsung DR.Syafri Arif, M.Si. Pada kesempatan sosialisasi, Drs.Surya Kaso dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan  Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Makassar, sedang mendampingi Kepala Badan Penelitian dan Pendidikan Kesejahteraan Sosial (Kabadiklit) dari Jakarta, melakukan monitoring di Makassar.
Sekaligus memanfaatkan waktu, mengunjungi tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi, dan mendapat kesempatan memberikan materi, untuk memperkaya pemahaman tentang pentingnya sertifikasi bagi pekerja sosial. 
Ditandaskan, ke depan para pendamping PKH, diharapkan memiliki “Sertifikasi Pekerja Sosial”. Karena itu, dalam melakukan praktek pekerjaan sosial harus memiliki wawasan yang luas di bidang profesi pekerjaan sosial dan tentunya telah lulus dalam uji kompetensi dan memiliki sertifikat pekerja sosial, ” tuturnya. 
Pada kegiatan sosialisasi yang berlangsung sehari, memberikan bekal kepada calon-calon peserta uji kompentensi untuk selanjutnya mengikuti ujian tertulis, dilaksanakan DPP IPSPI, berlangsung di BBPPKS Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar akhir bulan bulan Juni 2013. 
Sementara itu, awal pekan lalu tepatnya tanggal (4/6/2013) di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Pekerjaan Sosial (BBPPKS), dilaksanakan kegiatan berupa pertemuan untuk penyusunan modul Training Need Assesment (TNA) Diklat Manajemen Keserasian Sosial berbasis masyarakat. 
Penyusunan modul TNA ini untuk kegiatan pengumpulan data pada lima lokasi kab/kota yang menjadi obyek penelitian yang berkaitan konflik sosial di masyarakat, masing-masing Kota Makassar, Kab. Jeneponto, Kab. Bantaeng, Kota Palopo dan Kab. Luwu Timur. 
Dari lima lokasi terpilih ini, akan dikunjungi petugas dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan sosial (BBPPKS) akan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait, diantaranya Dinas Sosial Kab/Kota, Kapolres, Kesbang/Linmas, Tokoh Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) setempat, ungkap Drs. Muh. Ali yang ditunjuk menjadi koordinator kegiatan, salamaki.
Salam Takzim,
www.syakhruddin.com
email : syakhruddin@gmail.com
email : syakhruddin@yahoo.co.id
SMS : 081 2424 5938 PIN 2A2 FC 722

syakhruddin

Syakhruddin seorang pekerja sosial (Social Worker Generalis) yang mengabdikan diri untuk kesejahteraan masyarakat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.