SebagaiMahasiswa Semester VI pada Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, terutama semester IV dan VI jurusan Kesejahteraan Sosial, maka tulisan Bapak Nandang Mulyana, dapat dipergunakan sebagai bahan referensi untuk memperkaya, khazanah dan perbendaharaan kita di bidang profesi pekerjaan sosial.

Selengkapnya akan kami muat di blog ini, tulisan dari Bapak Nandang Mulyana sebagai berikut ; Pembangunan biasanya diidentikkan dengan ekonomi. Keberhasilan pembangunan selalu diukur dengan pencapaian dan pertumbuhan ekonomi seperti pendapatan perkapita yang hanya didasarkan pada pendapatan rata-rata yang diterima oleh anggota masyarakat. 

Contoh lain keberhasilan pembangunan dilihat dari pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang hanya mendasarkan pada pertumbuhan ekonomi menyebabkan semakin terjadinya kesenjangan dalam masyarakat. 

Di banyak negara, khususnya negara berkembang, pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama. Akibatnya muncul berbagai ketimpangan khususnya kemiskinan yang merupakan dampak dari pembangunan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan yang disebabkan karena lebih memprioritas pembangunan ekonomi perlu adanya “pembangunan tandingan” yang berupa pembangunan sosial.

Pembangunan sosial menurut Midgley (1995; 250) adalah “a process of planner social change designed to promote the well-being of thw population as a whole in conjunction with a dynamic process of development”. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Midgley tersebut terlihat bahwa pembangunan sosial ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat. 

Peningkatan taraf hidup masyarakat tersebut tidak dapat dilakukan tanpa adanya keterkaitan dengan pembangunan ekonomi. Jadi pokok pikiran dari Midgley bahwa pembangunan sosial tidak akan dapat dijalankan tanpa adanya keterpaduan dengan pembangunan ekonomi. Perencanaan dalam pembangunan sosial harus juga membuat perencanaan pembangunan ekonomi. 

Selanjutnya Edi Suharto mengartikan pembangunan sosial sebagai suatu pendekatan pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.

 Berdasarkan definisi dari Edi Suharto tersebut terlihat bahwa pembangunan sosial lebih kepada meningkatkan keadilan terhadap semua anggota masyarakat. Jadi pembangunan sosial adalah proses pembangunan yang direncanakan dan diselaraskan dengan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan keadilan.Untuk melihat suatu pembangunan mempunyai dimensi pembangunan sosial dapat dilihat dari karateristik pembangunan sosial itu sendiri. 

Karakteristik dari pembangunan sosial adalah :

  1. Proses dari pembangunan sosial yang dilakukan tidak terlepas dari pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan sosial tidak akan terlepas dari keberhasilan pembangunan ekonomi. Tujuan dari pembangunan sosial hanya akan tercapai jika pembangunan ekonomi berkembang.
  2. Pembangunan sosial yang dilakukan harus melibatkan berbagai macam disiplin ilmu khususnya ilmu sosial. keberhasilan pembangunan sosial tidak akan terlepas dari peran politik dan ekonomi dari suatu negara. Selain itu juga pembangunan sosial sangat dipengaruhi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.
  3. Tekanan dari pembangunan sosial lebih kepada proses yang dilakukan dalam pembangunan sosial itu sendiri. Dengan demikian dalam pembangunan sosial harus dilihat tiga aspek yaitu kondisi awal sebelum adanya pembangunan sosial, proses pembangunan itu sendiri yang merupakan proses perubahan sosial, dan kondisi akhir setelah perubahan sosial dilakukan.
  4. Pembangunan sosial merupakan proses yang bersiat progresif, artinya pembangunan yang dilakukan merupakan proses yang bersifat dinamis untuk mencapai kemajuan. Pembangunan sosial diarahkan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.
  5. Pembangunan sosial merupakan proses yang lebih bersifat intervensi. Ini berarti bahwa pembangunan sosial dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul akibat adanya distorsi dari pembangunan itu sendiri. Distorsi dari pembangunan ini sendiri akan menjadi permasalahan yang harus diselesaikan dan pembangunan sosial inilah yang akan menyelesaikan distorsi dari pembangunan tadi.
  6. 6. Adanya strategi yang harus digunakan dalam pembangunan sosial untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi ini digunakan untuk melakukan intervensi akibat adanya distorsi pembangunan tadi. Strategi juga dapat digunakan untuk menghubungkan pembangunan sosial yang dilakukan dengan pembangunan ekonomi.
  7. Ditinjau dari ruang lingkupnya, pembangunan sosial bersifat universal. Hal ini berarti bahwa pembangunan sosial ditujukan untuk seluruh masyarakat.
  8. Pembangunan sosial yang dilakukan ditujukan untuk dapat mempromosikan atau mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial.
Tujuan dari pembangunan sosial ini lebih luas dibandingkan dengan pembangunan ekonpomi, sehingga untuk mencapainya diperlukan strategi khusus. Strategi yang digunakan dalam pembangunan sosial menurut Midgley (1995; 103-138) adalah :

  1. Pembangunan sosial melalui individu dengan pendekatan individualis. Strategi ini kurang populer dalam pembangunan sosial, karena lebih menekannya pada pengembangan dan fungsi individu serta hubungan antarindividu. Individu-individu yang ada dalam masyarakat berswadaya memberdayakan masyarakat itu sendiri dengan membentuk usaha pelayanan. Dengan adanya usaha membentuk pelayanan yang bersifat swadaya tadi maka strategi ini sering juga disebut juga sebagai pendekatan perusahaan (enterprise approach)
  2. Pembangunan sosial melalui komunitas, dikenal juga dengan pendekatan komunitarian. Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh ideology populis. Dalam strategi ini kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat mencoba untuk saling berhubungan dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing kelompok. Kerja sama antarkelompo itu akan menghasilkan jaringan kelompok yang selanjutnya digunakan untuk pengembangan kelompok lokal yang ada dalam masyarakat.
  3. Pembangunan sosial melalui pemerintah, yang sering dikenal dengan pendekatan statis. Pendekatan ini sangat lekat dengan ideology kolektivis atau sosialis. Ideology ini menekankan betapa pentingnya kolektivitas. Pembangunan sosial dilakukan dengan menggunakan lembaga-lembaga yang ada di dalam organisasi pemerintah. Pada strategi ini pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk membuat kebijakan dan mengimplementasikan kebijakan sosial yang telah dibuat. Jadi dengan demikian partisipasi dalam pembangunan sosial tidak hanya dilakukan oleh individu dan masyarakat, tetapi juga oleh pemerintah.
Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan konsep yang abstrak. Hal ini disebabkan karena untuk melihat kesejahteraan sosial bisa bersifat subyektif. Kesejahteraan sosial dapat dicapai dengan menciptakan tiga elemen yaitu :
  1.  Sejauh mana masalah-masalah sosial dapat diatur. Masalah sosial yang ada dalam masyarakat sangat banyak. Dengan banyaknya masalah sosial yang ada sangat sulit untuk membuat perencanaan pemecahan masalah sosial yang ada. Untuk memudahkan hal ini, masalah sosial yang ada harus diidentifikasi dan dipilah-pilah. Selanjutnya masalah sosial yang sudah dikategorikan dapat dibuat prioritas pemecahannya.
  2. Sejauh mana kebutuhan-kebutuhan sosial dipenuhi
  3. Sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat diselesaikan.
  4. Berdasarkan ketiga elemen tersebut terlihat bahwa keberhasilan dari kesejahteraan sosial sangat tergantung kepada masyarakat masing-masing dan negara yang bersangkutan. Untuk melihat kesejahteraan sosial, ada baiknya dilihat terlebih dahulu definsi kesejahteraan sosial itu sendiri. Definisi dan konsep kesejahteraan sosial dapat dipandang dari empat sisi, sebagai berikut :
1. Suatu ‘Sistem Pelayanan Sosial’.

Kesejahteraan sosial sebagai sistem pelayanan sosial menitikberatkan pada pemberian pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk dapat memberikan pelayanan sosial maka diperlukan adanya sistem prundang-undangan, kebijakan, program, pelayanan, maupun bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Elizabeth Wickenden (dalam Friedlander, 1974:4) mendefinisikan Kesejahteraan Sosial, sebagai :” a system of laws, programs, benefits, and services which strengthen or assure provision for meeting social needs recognized as basic for the welfare of the population and for the functioning of the social order”.
(suatu sistem perundang-undangan, kebijakan, program, pelayanan, dan bantuan; untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sosial yang dikenal sebagai kebutuhan dasar bagi kesejahteraan manusia dan bagi berfungsinya ketertiban sosial secara lebih baik)”.

Berdasarkan definisi kesejahteraan sosial dalam sudut pandang pelayanan sosial tersebut, ada tiga hal yang termaktub, yaitu :
  • Konsep pelayanan sosial (bidang praktik Pekerjaan Sosial) , yaitu semua aktivitas yang sangat luas, mulai dari perundang-undangan sosial sampai kepada tindakan langsung pemberian bantuan.
  • Konsep ‘Kesejahteraan Sosial’ berbeda dengan ‘kesejahteraan’. Terpenuhinya kebutuhan sosial (kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan) menjadi dasar bagi terciptanya ‘kesejahteraan’ (sebagai keadaan yang baik dalam semua aspek kehidupan manusia).
  • Pada tingkat masyarakat, kesejahteraan sosial berarti terdapatnya ketertiban sosial (social order) yang lebih baik.
  • Kemudian definisi lain dikemukakan oleh Walter A. Friedlander (1967) sebagai berikut kesejahteraan sosial adalah: “Sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga sosial yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.” Berdasarkan definisi Friedlander bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perlu adanya lembaga sosial.
2. Suatu Disiplin Keilmuan.

Kesejahteraan sosial sebagai disiplin keilmuan, memperlihatkan bahwa kesejahteraan sosial tidak dapat (dan tidak mungkin) mengkaji semua aspek kehidupan manusia, melainkan harus menentukan dan membatasi kajian (focus of interest) pada (hanya) satu aspek kehidupan manusia. Hal ini tentunya untuk menghindarkan diri bertubtukan dengan disiplin ilmu lain khususnya ilmu sosial yang mempunyai kajian manusia, lebih khusus lagi yang melayani manusia seperti kedokteran, psikologi, hukum, maupun ekonomi.

3. Suatu Keadaan Hidup.
Kesejahteraan sosial dapat juga dilihat dari sudut keadaan hidup. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendefinisikan kesejahteraan sosial, sebagai berikut: ”Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan yang sejahtera, baik secara fisik, mental, maupun sosial; dan tidak hanya perbaikan-perbaikan dari penyakit-penyakit sosial tertentu saja”. Demikian juga dengan Undang-undang No.11 tahun 2009 juga mendefinisikan “kesejahteraan sosial kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Berdasarkan defnisi tersebut terlihat bahwa yang dimaksud dengan sejahtera itu tidak hanya tidak hanya terpenuhinya kebutuhan fisik dan mental (spiritual saja), tetapi juga terpenuhinya kebutuhan sosial dari anggota masyarakat.

Akan tetapi jika ditelaah lebih mendalam lagi behwa kebutuhan sosial itu lebih kepada bagaimana seorang individu berfungsi secara sosial. keberfungsian sosial ini dapat diartikan secara sederhana adalah kemampuan seseorang untuk menjalin hubungan dengan manusia lainnya. Jadi dengan demikian hubungan antarmanusia inilah yang menjadi fokus dari pekerjaan sosial maupun kesejahteraan sosial. Skidmore and Thackeray (1988:21) menyatakan sebagai berikut ”All profession take cognizance of the wholeness of individuals. However, because life is complex and science is specialized, each profession must confine itself to some aspect of human functioning as a focus of its efforts and activities”. Dengan demikian berdasarakan pandangan kesejahteraan sosial, manusia yang sejahteran itu adalah manusia yang dapat menjalin hubungan dengan sesamnya dengan baik.

4. Suatu Tatanan atau Ketertiban Sosial (Social Order).


Kesejahteraan sebagai suatu tatanan atau ketertiban sosial dapat dilihat di dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, pasal 1 ayat 1, sebagai berikut :
“‘Kesejahteraan Sosial’ ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materiil, maupun spirituil, yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”.
Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa kesejateraan sosial merupakan sebuah tatanan masyarakat. Tatanan masyarakat dikatakan kondusif jika masyarakat merasakan adanya keterjaminan keselamatan dan ketentraman yang memungkinkan masyarakat dapat meneuhi kebutuhan hidupnya (UU No.6 tahun 1974, dinyatakan tidak berlaku lagi, sejak ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial).

Kesejahteraan sosial dapat tercapai jika ada institusi yang akan berupaya untuk mencapai tujuan tersebut. Ada tiga pendekatan dalam mengidentikasi kesejahteraan sosial dengan menggunakan institusi, yaitu :
  1. Kegiatan philantropis, yang mendasarkan kegiatan dalam mencapai kesejahteraan sosial dengan menggantungkan diri pada donasi yang diberikan. Pencapaian kesejahteraan sosial dilakukan dengan mencoba mengalihkan sebagian materi dan pelayanan yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain.
  2. Pekerjaan sosial yang merupakan tenaga-tenaga professional yang digunakan untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Pekerjaan sosial dalam usaha untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial bekerja dengan individu, kelompok dan komunitas. Pekerjaan sosial membuat kegiatan yang bersifat amal menjadi lebih sistematis
  3. Pendekatan administrasi sosial yang dikenal dengan pelayanan sosial atau pendekatan kebijakan sosial. pemerintah merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan sosial kepada seluruh masyarakat.
Hubungan Pembangunan Sosial dengan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan. Berdasarkan definisi ini kesejahteraan sosial merupakan tujuan untuk mencapai suatu keadaan yang dianggap sejahtera baik itu secara ekonomi, psikologis, maupun sosial. Di sisi lain pembangunan sosial oleh Edi Suharto secara sempit dapat disamakan dengan pembangunan kesejahteraan sosial. Berdasarkan pendapat Edi Suharto tersebut bahwa pembangunan kesejahteraan sosial berorientasi untuk memenuhi kebutuhan dasar (tujuan) dari kelompok yang kurang beruntung melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial psikologis. Dengan demikian pembangunan sosial secara sempit diarahkan untuk mencapai keadaan yang sejahtera, terpenuhi semua kebutuhan hidup.


Hubungan yang erat antara pembangunan sosial dan kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan menjadikan keduanya tidak akan terlepas dari pembangunan ekonomi. Kolaborasi antara pembangunan sosial (dalam hal ini sebagai pembangunan kesejahteraan sosial) dengan pembangunan ekonomi akan memperlihatkan sebuah negara apakah termasuk negara sejahtera atau negara tidak sejahtera. Hill (1996) mengkategorikan negara-negara menjadi empat kategori yang didasarkan pada tingkat pembangunan ekonomi yang dilihat dari Gross Domestic Product (GDP) dan tingkat pembangunan sosial yang dilihat dari persentase pengeluaran negara untuk pembangunan sosial terhadap GDP. Berdasarkan itu Hill (1996) mengkategorikan negara-negara menjadi :

  1. Negara gagal yaitu negara dengan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial yang rendah. GDP negara yang masuk kategori ini kurang dari US$ 1000 dan pengeluaran untuk pembangunan sosial kurang dari 15% terhadap GDP. Contoh negara gagal diantaranya Kamboja, Vietnam, dan Indonesia.
  2. Negara pelit yaitu negara dengan pembangunan ekonomi yang tinggi tetapi pembangunan sosialnya rendah (dibawah 15%). Contoh negara pelit ini adalah Amerika Serikat, Australia, dan Jepang
  3. Negara baik hati yaitu negara dengan pembangunan ekonomi yang tidak terlalu tinggi, tetapi pembangunan sosialnya tinggi. Contoh negara ini adalah Yunani dan Portugal
  4. Negara sejahtera yaitu negara yang mempunyai pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial yang tinggi. Contoh negara ini adalah Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia, Belanda, Perancis, Austria, Jerman, Inggris, dan Selandia Baru
Berdasarkan kategori yang diberikan oleh Hill tersebut terlihat bahwa sebuah negara untuk mencapai kesejahteraan sosial tidak dapat dilepaskan dari kemauan negara, dalam hal ini pemerintah, untuk melaksanakan pembangunan sosial. Kemauan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sosial akan menentukan masyarakatnya dikategorikan sejahtera. Jika dilihat dari kategori Hill menunjukkan bahwa ada negara-negara dengan pembangunan ekonomi yang relatif rendah tetapi dengan adanya kemauan pemerintah membuat pembangunan sosialnya tinggi, demikian juga sebaliknya ada negara-negara dengan pembangunan ekonomi yang tinggi tetapi pembangunan sosialnya rendah. Jadi dengan demikian untuk mencapai kesejahteraan sosial diperlukan adanya kemauan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan sosial

Penutup
Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan menunjukkan terpenuhinya kebutuhan dasar baik itu kebutuhan secara ekonomi, sosial, maupun sosial. Dengan demikian kesejahteraan sosial merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap masyarakat. Pencapaian tujuan kesejahteraan sosial diperlukan adanya upaya dari pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Upaya pemerintah tersebut adalah dengan pembangunan sosial. Pembangunan sosial merupakan wahana untuk mencapai kesejahteraan sosial. 

DAFTAR PUSTAKA
Budhi Wibhawa, Santoso Tri Raharjo, Meilani Budiarti, (2010), Dasar-dasar Pekerjaan Sosial, Bandung, Widya Padjadjaran
Hill, Michael 1996, Social Policy: Comparative Analysis, London: Prentice-Hall
Qardhawi, Yusuf (1988), “Ajaran Islam Tentang Jaminan Kesejahteraan Sosial” dalam Mubyarto dkk., Islam dan Kemiskinan, Bandung: Penerbit Pustaka
Rahmat, Jalaludin (1991), Islam Alternatif: Ceramah-Ceramah di Kampus, Bandung: Mizan
Suharto, Edi (1997), Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran, Bandung: LSP-STKS

Referensi ini akan menambah pengetahuan adik-adik Mahasiswa/i UIN Makassar, dan tetaplah bersemangat menambah ilmu pengetahuan, baik dengan jalan membaca, mencari referensi di internet, baik melalui tulisan, analisis maupun pertukaran naskah melalui blogger, Salamaki

Salam Takzim,

www.syakhruddin.com
SMS : 081 2424 5938 PIN 2A2 7F 722
email : syakhruddin@gmail.com
email : syakhruddin@yahoo.co.id

  1. 100keyboard says:

    Penuh harapa, pembangunan sosial semakin mendapatkan perhatian lebih besar di negeri ini.

    Negeri kaya SDA, kaya penduduk, dan kaya budaya, mana mungkin pembangunan sosialnya terlupakan ya Pak?

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>