Alkatiri Bertanya, Tatang Menjawab


Pelaksanaan TOT (Training Of Trainer) Shelter yang diselenggarakan Direktorat PSKBA (Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam) Kementerian Sosial R.I. yang berlangsung di Hotel Taman Sari Sukabumi, tanggal 16 s/d 20 Oktober 2012 menyisahkan kesan miris di kalangan anggota Tagana Indonesia.
Hal ini berawal dari pertanyaan salah seorang peserta, atas nama Al-Katiri dari Ternate, dengan narasumber malam itu adalah Kasubdit Logistik, Drs. Tatang Kustiawan. 
Saat peserta diberi kesempatan untuk bertanya, Saudara Al-Katiri bertanya, “Kenapa ada kebijakan penyaluran bantuan langsung ke kab./kota, tidak melalui provinsi, dan bagaimana dengan Taganayang jarang aktif tapi nanti hadir pada saat penerimaan tali asih ???”


Pada sesi jawaban, Bapak Tatang Kustiawan berujar, penyaluran bantuan langsung ke kab./kota itu adalah kebijakan pimpinan di masa lalu.
Bagi saya sekarang, sampai saat ini tidak ada yang tertulis. Oleh karena itu, bila kita sepakat harus melalui provinsi maka mari kita buat aturannya secara tertulis. Kalau semua itu kita sepakati dan tertulis maka ketentuan itu akan saya jalankan, katanya.
Terhadap Tagana yang hanya datang menerima tali asih dan tidak berkarya, “pecat saja”  lalu ganti dengan Tagana/relawan yang aktif. 
Al-Katiri lalu menimpali, ini kan menjadi kebijakan Kementerian Sosial, semua dananya dari Kementerian, kami di provinsi tidak bisa apa-apa, karena uangnya dari sana, harusnya kami diberi wewenang untuk mengambil tindakan.
Sejurus kemudian, Bapak Tatang mengpmentari, Itulah provinsi diberikan tanggungjawab untuk membina, kalau Tagana tidak aktif lagi, “pecat saja” dan ganti yang bisa menjalankan amanah.
Terhadap logistik yang langsung ke kab./kota, itu kebijakan Direktur terdahulu, sejauh ini belum ada yang tertulis.Kalau saya, berani mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah, dan siap mempertaruhkan jabatan, tapi kalau ada kebijakan atasan, kan saya harus bagaimana, tuturnya di depan Peserta.
Demikian halnya dengan lambang-lambang di Tagana, dicabut saja itu “Lambang Humanitarian” karena itu lambang di Negara-negara Skandinavia, cabut dan ganti merah putih. 
Hal-hal semacam ini, menurut Penulis, idealnya dibahas dalam Forum Tagana tersendiri sehingga tidak menjadi bias karena, beruntung ada Iyan Kusmadiana memberikan penjelasan sehingga hal tersebut menjadi mafhum.
Persoalan kemudian, sms yang beredar dan sampai di kalangan para petinggi dan pemangku kepentingan, hanyalah kalimat “Pecat Tagana” sehingga menimbulkan reaksi yang cukup keras dan komentar yang kurang menguntungkan pada kedua belah pihak dan  hal ini, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat.
Oleh sebab itu, amat elok rupanya, bilamana pihak Kementerian Sosial R.I. segera menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya, berupa penyelesaikan surat keputusan Menteri Sosial yang terkait pembinaan Tagana, penggunaan atribut dan kepengurusan di level pusat, provinsi dan kab/kota.
Sehingga keberadaan Tagana sebagai organisasi relawan yang berbasis di tengah masyarakat dan tersebar berasal di seluruh pelosok nusantara, tidak mudah tergoyahkan karena adanya kepentingan sesaat dari para pemangku kepentingan.
Oleh karena itu, bila hal ini tidak segera ditindaklanjuti dapat menjadi preseden buruk dalam pengembangan pembinaan Tagana, sebaliknya bagi para pejabat di Kementerian Sosial yang tidak punya relevansi dalam kaitan pembinaan dan pengembangan Tagana.
Hendaknya dapat menahan diri dalam berkomentar, serta dengan bijak, menghadirkan kesejukan di kalangan para relawan yang telah mendharmabaktikan pengabdiannya untuk kepentingan sesama, Semangat Pagi !!!

syakhruddin

Syakhruddin seorang pekerja sosial (Social Worker Generalis) yang mengabdikan diri untuk kesejahteraan masyarakat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.