Sunarsih telah menjadi ikon dari nasib PRT (Pembantu Rumah Tangga) yang babak belur di lindas sang majikan dan nasib yang tragis itu telah mencoreng republik tercinta akan ketidakmampuan  mengurus warganya. Padahal Undang-undang Dasar  1945 telah mengamanatkan kepada kita, untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Fenomena Sunarsih ini, kini digagas dalam suatu pertemuan yang digagas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat yang melaksanakan kegiatan “Fasilitasi Pengembangan Model Perlindungan Bag Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang berlangsung selama dua, tanggal 25 s/d 26 Oktober 2011 di Hotel Denpasar Jalan Boulevard Makassar.

Kalimat Pembantu Rumah Tangga (PRT) dari kacamata warga Arab Saudi, PRT itu adalah BUDAK, sehingga bukan barang haram kalau PRT itu menjadi sasaran kemarahan bahkan sarana pemuasan seks, semua ini perlu perlindungan, oleh sebab itu, Biro Kesejahteraan Rakyat pada Pemprov. Sulsel tengah mencari model perlindungan bagi PRT. Salah satu konsep dalam penanganan tersebut, maka direkomendasikan penamaan menjadi Penatausahaan Rumah Tangga (PRT) sehingga konotasi pembantu dapat mengangkat harkat mereka dan memperlakukan mereka sebagai insan yang memiliki martabat.

Narasumber DR.Hj.Ronawaty Anasiru,M.Si salah seorang widyaiswara Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, mengemukan bahwa dalam pengembangan model perlindungan bagi pembantu rumah tangga ada empat hal yang harus dikembangkan, masalah agen – majikan  – sirkulasi, kesemua ini menjadi arena penanganan masalah, dengan demikian kita perlu kesepahaman bahwa pembantu rumah tangga adalah orang yang bermasalah sosial.

Dari diskusi yang berkembang dengan para audance diperoleh pemahaman dengan peserta untuk mendapatkan sebuah model perlindungan, salah satu diantaranya para calon Penatalaksanaan Rumah Tangga (PRT) agar tercipta pekerja yang memiliki kualifikasi pengetahuan dan sumber daya manusia (SDM).

Info lain yang berkembang di pertemuan yang diikuti utusan dari berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, perlunya kesatuan pemahaman dengan model, seseorang yang membantu di rumah tangga tetapi mereka tak mendapat gaji tapi disekolahkan dan diberi pengetahuan, ada juga yang mendapat gaji dari membantu bekerja di rumah atau bekerja dengan mendapatkan upah – pertanyaan kemudian kenapa PRT harus mendapatkan perlindungan. Bagaimana peran pemerintah sebagai regulator –fasilitator dan katalisator.

Sementara itu, Andi Edison dari Disnakertrans Prov. Sulsel yang secara teknis memberikan kontribusi dalam pemaparan, seperti di kabupaten Nunukan yang memberikan Pendidikan bagi Sekolah Anak TKI, semua ini memberikan gambaran tentang pentingnya penanganan secara terpadu dan membicarakan masalah rumah tangga dengan sejuta permasalahannya.

Sisi sisi pembahasan  Pembantu Rumah Tangga (PRT) perlunya dipikirkan akan dibuatkan suatu wadah yang memiliki payung hukum, sehingga mereka mendapatkan perlindungan, oleh sebab itu fasilitasi pengembangan model perlindungan bagi pembantu rumah tangga ini, menjadi sebuah harapan sekaligus tantangan untuk mendapatkan perhatian  dalam konsepsi penanganan sebelum – selama dan sesudah mereka menjadi Penatalaksana Rumah Tangga (PRT) dan saatnya sekarang,  kita membicarakan perumusan dan model perlindungan  pembantu rumah tangga di Jazirah Sulawesi Selatan.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>