Rekomendasi Bagi Penentu Kebijakan

syakhruddin
Read Time1 Minute, 23 Seconds

Makassar Golden Hotel (MGH) yang terletak di Pantai Losari, tepatnya di Jalan Pasar Ikan No. 52 Telepon (0411) 333000 di Selayar Room lantai satu. Senin, 24 Oktober 2011 menjadi saksi sejarah, atas lahirnya sebuah dokumen berupa rekomendasi bagi penentu kebijakan di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Adalah hajatan dari Biro Pemerintahan Umum yang menginginkan adanya kesatuan gerakan dan sistem komando penanganan korban bencana, baik itu bencana alam, nonalam maupun bencana sosial.

Maka para praktisi yang terdiri para Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Unsur terkait termasuk Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika, Palang Merah Indonesia, Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Dinas Sosial, duduk bersama untuk merumuskan bagaimana pola penanganan dan penanggulangan bencana secara terpadu.

Kabid Banjamsos Dinas Sosial Prov. Sulsel secara gamblang memberikan pencerahan kepada peserta pertemuan dan menegaskan   bahwa dalam penangaan bencana dewasa ini telah bergerak dari pola penanggulangan bencana  kearah kesiapsiagaan bencana.

Oleh sebab itu, fungsi-fungsi kesiapsiagaan, baik personil, peralatan maupun  sistemnya harus disepakati dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan idealnya telah memiliki pola-pola penanganan dan penanggulangan bencana secara komprehensif.

Memanag patut disayangkan bilamana dalam penerapan Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana yang secara tegas menyatakan adanya pembinaan terhadap Kampung Siaga Bencana (KSB).

Karena itu, menjadi program prioritas dimasa mendatang agar bisa menjadi model nasional dari Sulawesi Selatan, Kesepahaman pada penentu kebijakan di negeri ini, secara teknis akan diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk menjadi bahan kajian terhadap lokasi rawan bencana baik bencana alam, nonalam maupun bencana sosial.

Akhirnya para peserta pertemuan sepakat menandatangani kesepahaman bersama untuk dijadikan dokumen penanganan bencana di Provinsi Sulawesi Selatan.

0 0
0 %
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Angry
0 %
Surprise

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Saatnya Membicarakan Pembantu Rumah Tangga

Sunarsih telah menjadi ikon dari nasib PRT (Pembantu Rumah Tangga) yang babak belur di lindas sang majikan dan nasib yang tragis itu telah mencoreng republik tercinta akan ketidakmampuan  mengurus warganya. Padahal Undang-undang Dasar  1945 telah mengamanatkan kepada kita, untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta […]

JOIN US

untuk mendukung berdirinya web ini